Palembang. Polda Sumatera Selatan bersama Staf Logistik (SLOG) Polri mengerahkan teknologi drone untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Teknologi tersebut digunakan untuk menjangkau kawasan yang sulit didatangi personel di darat, terutama lahan gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar dan minim sumber air. Dalam operasi ini, petugas juga memanfaatkan formula x-fire untuk membantu proses pemadaman dari udara.

Karo Pengadaan Barang dan Jasa SLOG Polri Brigjen Pol. Hery Santoso mengatakan pemadaman dilakukan sejak Sabtu (26/09/2026) hingga Senin (28/09/2026). Penanganan difokuskan di kawasan lahan gambut Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, serta area sekitar ruas Jalan Tol Trans Sumatera (Kapal Betung).

“Kawasan OKI memiliki lahan gambut yang cukup luas, sangat rentan terbakar, dan kondisinya sulit dijangkau serta minim air sehingga memerlukan penanganan ekstra. Inovasi penyemprotan cairan x-fire dari udara ini jauh lebih praktis, ekonomis, serta meminimalisasi risiko bagi personel di lapangan,” ujarnya.

Menurut Hery, penggunaan drone memungkinkan petugas menjangkau titik-titik yang sulit diakses melalui jalur darat. Teknologi tersebut juga menjadi solusi untuk wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.

Sebelum digunakan dalam penanganan karhutla di OKI, teknologi penyemprotan dari udara tersebut telah melalui serangkaian uji coba di Kabupaten Ogan Ilir.

Selain mengoptimalkan teknologi dalam pemadaman, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar ikut mencegah munculnya titik api baru. Masyarakat diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya mengatakan penggunaan teknologi menjadi bagian dari upaya memperkuat respons kepolisian dalam menghadapi ancaman karhutla di Sumatera Selatan.

“Sesuai arahan Bapak Kapolda, pencegahan karhutla bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat Sumsel. Pemanfaatan drone dan cairan x-fire ini adalah wujud nyata optimalisasi penanganan agar titik api tidak meluas,” kata Nandang.

Polda Sumsel, lanjut Nandang, terus mengedepankan pencegahan, respons cepat, pemadaman, serta edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah karhutla meluas.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.